Apakah pengaduan Saudara kepada Presiden telah diproses?
Semua pengaduan rakyat kepada Presiden ditindaklanjuti.
Hal-hal yang menonjol dalam pengaduan pertenghan April hingga awal Mei 2011 meliputi: dukungan terhadap pemerintah, pemberitaan yang menjelekan pemerintah, pengurusan sertifikat hak milik di BPN, lingkungan hidup, jalan rusak karena banyak penambang pasir, dukungan terhadap pemerintahan SBY, berita miring di televisi.
Contoh pengaduan melalui SMS 9949 yang telah diproses dapat dibaca di bawah ini:
Aduan: dukung program pemerintah. Jangan hanya mengkritik, mencaci, dan melecehkan Presiden dan pemerintah tanpa memberikan solusi. Pengadu.
Pendalaman aduan: pengirim SMS adalah seorang notaris yang tinggal di Bekasi, yang sering mengamati berita televisi. Sebagai warga biasa, pengirim sms kadang merasa geram dengan berita dari stasiun televisi tertentu yang selalu menjelekkan pemerintah dan menyudutkan Presiden SBY. Kegiatan dan tindakan Presiden selalu dianggap salah, seolah-olah Presiden SBY tidak ada benarnya dan terkesan diposisikan sebagai pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan stasiun televisi tersebut sering menampilkan dan mengulang komentar-komentar nara sumber atau tokoh yang sangat provokatif, kebablasan, dan kadang mengarah kepada perpecahan bangsa. Pengirim SMS sangat khawatir apabila pemberitaan ini dibiarkan terus akan merusak stabilitas politik dan akhirnya rakyat yang dirugikan.
Tindakan pemerintah: dalam negara demokrasi adalah wajar setiap orang mengeluarkan pendapat dan menyampaikan kritik untuk kemajuan negara dan bangsa. Pendapat dan kritik yang baik apalagi disertai solusi nyata akan menjadi sebagai masukan yang berharga bagi pemerintah untuk menyempurnakan berbagai program pembangunan. Koreksi dan kritik adalah hal yang baik, bahkan merupakan masukan dan pengawasan yang berharga sejauh dengan fakta yang jelas, dan apalagi ditambah dengan pemberian solusi.
Semua pengaduan rakyat kepada Presiden ditindaklanjuti.
Hal-hal yang menonjol dalam pengaduan pertenghan April hingga awal Mei 2011 meliputi: dukungan terhadap pemerintah, pemberitaan yang menjelekan pemerintah, pengurusan sertifikat hak milik di BPN, lingkungan hidup, jalan rusak karena banyak penambang pasir, dukungan terhadap pemerintahan SBY, berita miring di televisi.
Contoh pengaduan melalui SMS 9949 yang telah diproses dapat dibaca di bawah ini:
Aduan: dukung program pemerintah. Jangan hanya mengkritik, mencaci, dan melecehkan Presiden dan pemerintah tanpa memberikan solusi. Pengadu.
Pendalaman aduan: pengirim SMS adalah seorang notaris yang tinggal di Bekasi, yang sering mengamati berita televisi. Sebagai warga biasa, pengirim sms kadang merasa geram dengan berita dari stasiun televisi tertentu yang selalu menjelekkan pemerintah dan menyudutkan Presiden SBY. Kegiatan dan tindakan Presiden selalu dianggap salah, seolah-olah Presiden SBY tidak ada benarnya dan terkesan diposisikan sebagai pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan stasiun televisi tersebut sering menampilkan dan mengulang komentar-komentar nara sumber atau tokoh yang sangat provokatif, kebablasan, dan kadang mengarah kepada perpecahan bangsa. Pengirim SMS sangat khawatir apabila pemberitaan ini dibiarkan terus akan merusak stabilitas politik dan akhirnya rakyat yang dirugikan.
Tindakan pemerintah: dalam negara demokrasi adalah wajar setiap orang mengeluarkan pendapat dan menyampaikan kritik untuk kemajuan negara dan bangsa. Pendapat dan kritik yang baik apalagi disertai solusi nyata akan menjadi sebagai masukan yang berharga bagi pemerintah untuk menyempurnakan berbagai program pembangunan. Koreksi dan kritik adalah hal yang baik, bahkan merupakan masukan dan pengawasan yang berharga sejauh dengan fakta yang jelas, dan apalagi ditambah dengan pemberian solusi.
Namun bila ada kelompok yang menyampaikan informasi tidak berdasarkan fakta dan cenderung dilandasi kepentingan individu atau kelompok, melalui media tertentu, apalagi sampai bersifat fitnah yang menimbulkan gonjang ganjing politik dengan mendeskriditkan pemerintah, akan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Kesadaran masyarakat untuk menyaring berita dan informasi yang cenderung bersifat fitnah serta tidak mudah terprovokasi, merupakan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemberitaan yang objektif dalam arti benar itu benar dan salah itu salah.
Aduan: Pak SBY, apa benar untuk pengurusan penurunan hak milik ke HGB sampai 25 juta? Sebenarnya berapa yang harus kami keluarkan untuk hal tersebut diatas, Pak? Terima kasih.
Pendalaman aduan: Pengadu yang bekerja di sebuah perusahaan swasta, menyampaikan perihal perusahaannya yang membeli tanah di Jepara dari perseorangan untuk dijadikan gudang perusahaan. Melalui notaris, dirinya mendapat informasi bahwa biaya yang harus disiapkan untuk mengurus penurunan hak tersebut diperkirakan sebesar 25 juta rupiah. Pengadu menanyakan apakah hal ini merupakan peraturan pemerintah?
Tindakan pemerintah: BPN Jepara menjelaskan proses badan atau perusahaan dalam mendapatkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yakni mengurus ijin prinsip di pemda, ijin lokasi di BPN disertai pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai PP No 13 Tahun 2010. Setelah itu pengadu dapat mengurus transaksi jual beli tanah dan pelepasan hak dari pemilik perseorangan kepada negara di notaris, disertai pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kemudian setelah dilakukan pelepasan hak, pengadu atau badan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sertifikat HGB dengan melengkapi administrasinya seperti fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan badan hukum, Tanda Daftar Perusahaan (TDF) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, ijin lokasi, rencana penggunaan tanah, SPPT PBB, dan SSB (BPHTB) serta SSP/PPh sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, terkait dengan adanya informasi besarnya biaya pengurusan HGB sebesar 25 juta rupiah, BPN menduga adanya keterbatasan informasi yang diterima pengadu dari notaris. Oleh sebab itu, Kantah Jepara menyarankan agar pengadu dapat datang langsung ke kantor pertanahan Jepara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait prosedur dan biaya pengurusan.
Aduan: Yth. Bapak Presiden. Bumi kita makin panas karena antara lain, gunung, bukit, dan hutan banyak yang jadi gundul. Perhatian masyarakat dengan pemeliharaan pohon kurang baik. Syukur Bapak SBY memprogramkan penghijauan secara serius dengan 1 miliar pohon. Semoga alam mulai mau bersahabat dengan kita lagi. Amin
Pendalaman aduan: Pengadu bernama Rudita, umur 45 tahun, seorang pensiunan salah satu bank swasta di Bali, merasa alam kurang bersahabat dengan kita beberapa tahun terakhir. Bencana dan tanah longsor terjadi dimana-mana, serta perubahan siklus musim tidak menentu. Keadaan ini menyebabkan banyak petani gagal panen karena sawah ladang mereka terendam air. Disamping itu, bencana menyebabkan kerugian nyawa, harta benda, serta kerusakan prasarana dan fasilitas umum. Pengadu bersyukur Bapak Presiden memprogramkan penanaman 1 miliar pohon. Semoga alam bersahabat kembali dengan kita bila pohon-pohon sudah rindang. Disamping itu, pengadu sering melakukan sesajen dengan air suci agar Tuhan YME melindungi negara dan bangsa Indonesia.
Tindakan pemerintah: Pemanasan global dan perubahan iklim sudah menjadi isu internasional. Beberapa kali pertemuan internasional secara konsisten membicarakan upaya menghijaukan bumi guna mengendalikan pemanasan global dan perubahan iklim ini. Dalam setiap pertemuan, pemerintah Indonesia selalu berperan aktif memberikan pemikiran yang solutif dan mencari titik temu bagaimana semua pihak (internasional) berkontribusi menghijaukan bumi. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia melakukan gerakan nyata penanaman berbagai jenis pohon secara berkelanjutan.
Pada tahun 2007, Indonesia berhasil menanam 86,9 juta pohon. Tahun 2008 kembali menanam 109 juta pohon, tahun 2009 dilanjutkan dengan menanam 251,6 juta pohon. Pada tahun 2010, pemerintah makin gencar melakukan penghijauan dengan mencanangkan program One Billion Indonesian Trees (Orbit). Melalui kegiatan melestarikan lingkungan secara nyata, konsisten dan berkelanjutan ini, Indonesia mendapat kepercayaan internasional dalam menjaga perubahan iklim dan pemanasan global.
Kepercayaan internasional terlihat dengan wujud komitmen negara-negara maju memberikan dukungan financial untuk Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Selain itu, negara Norwegia berkomitmen pula mendukung secara finansial, secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan internasional, pemerintah Indonesia akan meningkatkan lagi kegiatan pemeliharaan lingkungan di seluruh Indonesia. Agar program ini semakin sukses, kewajiban kita semua membina masyarakat melestarikan lingkungan melalui budaya menanam dan memelihara pohon.
Aduan: Yth. Bapak Presiden, kami ingin menanyakan proses pengakuan hak memerlukan waktu berapa bulan?
Pendalaman aduan: pengadu bersama beberapa temannya saat ini ingin mengurus pembuatan sertifikat pengakuan hak atas tanah miliknya. Berdasarkan informasi yang diperoleh pengadu dari Tabloid Sambung Hati 9949, untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut, pengadu menanyakan waktu yang dibutuhkan dan proses untuk mengurus sertifikat tanah tersebut.
Tindakan pemerintah: BPN RI terus melakukan pembenahan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Berdasarkan peraturan tersebut, BPN telah menetapkan standar bahwa untuk pengurusan sertifikat pengakuan hak atas tanah diperlukan waktu 98 hari sejak persyaratan pendaftaran diterima lengkap.
Persayaratan pendaftaran tersebut meliputi: formulir pendaftaran yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup, surat kuasa apabila dikuasakan, fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas, bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), melampirkan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait biaya dan prosedurnya, pengadu dapat menghubungi Kantor Pertanahan Pacitan atau melalui mobil pelayanan Larasita yang beredar dalam upaya memudahkan pemberian pelayanan pembuatan sertifikat kepada masyarakat.
Aduan: Pak Presiden, tolong tertibkan penambangan pasir di Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Saya atas nama masyarakat memohon. Terima kasih atas perhatiannya.
Pendalaman aduan: Pengadu adalah warga yang berasal dari Cipatujah, melihat banyak usaha penambangan pasir yang dilakukan, baik oleh warga setempat maupun warga dari luar desa Cipatujah. Maraknya penambangan pasir tersebut mengakibatkan lingkungan dan jalan-jalan di sekitar desa banyak yang rusak karena dilewati kendaraan-kendaraan pengangkut pasir. Masyarakat di sekitar penambangan khawatir terjadi longsor akibat penambangan pasir yang tidak terkontrol. Permasalahan ini sudah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat agar dapat mengambil langkah-langkah penertiban terhadap para penambang pasir tersebut.
Tindakan pemerintah: Berkaitan dengan adanya kegiatan penambangan pasir di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya tersebut telah dikomunikasikan dengan pihak Dinas Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya. Pihak Dinas Pertambangan menjelaskan bahwa memang marak penambangan pasir dilakukan oleh warga di Desa Cipatujah karena kondisi tanah di lokasi tersebut kurang bagus untuk bercocok tanam. Dengan demikian, pihak Pemda Kabupaten Tasikmalaya memberikan ijin penambangan di lokasi-lokasi tertentu yang agak jauh dari pemukiman penduduk.
Di lain pihak, Pemda Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga sedang melakukan kaji ulang tentang ijin penambangan pasir tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk membahas dan mengevaluasi dampak dari kegiatan penambangan pasir tersebut bagi masyarakat dan lingkungan Desa Cipatujah dan sekitarnya.
Aduan: Selama pemerintahan di bawah Presiden SBY telah menampakkan kemajuan nyata antara lain di bidang keamanan, kehidupan masyarakat makin baik, dan pemberantasan korupsi. Karena itu, kepala daerah dan tokoh agama jangan saling menyalahkan, tapi mari ikut berpartisipasi untuk mengentaskan kemiskinan serta kemajuan daerahnya sesuai tugas masing-masing.
Pendalaman aduan: salah satu pengadu bernama Eko Purwanto, berumur sudah diatas 50 tahun dengan mengabdi sebagai guru. Pengadu mempunyai 3 orang anak, yang sulung sudah diangkat sebagai CPNS. Bapak Eko mengamati bahwa dalam berbagai bidang pembangunan telah memperlihatkan banyak kemajuan. Keamanan telah relatif semakin baik, ekonomi rakyat sudah mulai bangun dan tumbuh baik di pertanian, perikanan dan usaha kecil berjualan kebutuhan sehari-hari. Pemberantasan korupsi berjalan terus. Tersangka ada yang swasta, pengusaha, pegawai, dan pejabat. Karena itu, hendaknya para politisi, tokoh agama dan lembaga lain jangan berdebat terus dan saling menyalahkan. Sebaiknya ikut tanggung jawab di bidang masing-masing.
Tindakan pemerintah: Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, pemerintah bekerja keras dan sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Di bidang keamanan telah berhasil diciptakan keamanan dan perdamaian secara manusiawi dan bermartabat di Provinsi Aceh, Papua, Maluku, Poso, dan lain-lain. Keamanan semakin baik lagi dengan berhasilnya pemerintah mengungkapkan jaringan teroris dan pelakunya, serta diproses sesuai hukum yang berlaku. Seiring dengan itu, pemerintah melancarkan pembangunan di berbagai bidang yang mengutamakan program pro rakyat antara lain, klaster 1 berupa bantuan sosial seperti raskin, BOS, jamkesmas, PKH.
Klaster 2 berupa pemberdayaan masyarakat melalui PNPM, serta klaster 3 memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kerja keras pemerintah telah menunjukkan hasil, yaitu menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8 persen mulai tahun 2005 sampai 2010, meningkatkan pendapatan perkapita menjadi USD 3000 dan cadangan devisa naik menjadi USD 110,5 miliar. Disamping itu, menurunkan tingkat pengangguran menjadi sekitar 7,14 persen dan menurunkan kemiskinan menjadi sekitar 13,3 persen.
Dengan membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan negara, pemerintah berupaya meningkatkan dan kesejahteraan pegawai, termasuk pensiunan. Disamping itu, korupsi dan mafia pajak yang telah menyengsarakan rakyat diberantas secara terus menerus dan tanpa pandang bulu. Dalam hal ini Presiden telah mengeluarkan sekitar 155 surat ijin untuk memeriksa aparatur negara yang terlibat korupsi dan mafia hukum. Agar pembangunan berhasil baik, diperlukan persatuan dan kesatuan serta dukungan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan posisi masing-masing.
Mari kita masing-masing ambil bagian dan berpartisipasi dalam membangun bangsa, tidak hanya cukup sebagai penonton dan komentator. Mari fokus melaksanakan pembangunan dan hindari saling menyalahkan yang hanya membuang waktu dan energi serta merusak persatuan bangsa.
