Gaji Non APBN/APBD, Honorer K1 Menjadi K2

akarta-Humas BKN, Tenaga honorer kategori satu (K1) yang pembayaran gajinya bersumber dari non APBN/APBD, secara otomatis menjadi tenaga honorer kategori dua (K2). Hal ini dikarenakan sumber pembayaran gaji tenaga honorer K1 adalah dari APBN/APBD,  sedangkan sumber gaji untuk tenaga honorer K2 bukan dari APBN/APBD. Ada pun tenaga honorer K1 yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) dikarenakan aspek-aspek lainnya tidak dapat menjadi tenaga honorer K2 . Aspek lain tersebut seperti: tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta, masa kerja terputus, atau diangkat bukan oleh pejabat yang berwenang. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima Komisi I DPRD dan BKD Kampar saat melakukan audiensi dan kunjungan kerja di ruang rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Rabu (6/3).

Tengah berjalan, audiensi DPRD Kampar dengan BKN

Bantuan Stimulan Tahap Ke-2 Akan Segera Turun

Lampung.  Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz memastikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Lampung Selatan selesai pada Maret 2013 mendatang,hal itu dikatakannya pada saat meninjau perbaikan rumah programBSPS di 4 desa di Lampung Selatan ( 5/2)

Program BSPS yang di kerjakan secara gotong royong menurut Djan Faridz, sudah berjalan lebih dari 50 persen di tiga desa, di Kabupaten Lampung Selatan.

"Secara keseluruhan, ada sekitar 500 rumah di tiga desa yang mendapat program BSPS dengan besar bantuan Rp 11 juta . Pembangunannya sudah 50 persen lebih, diharapkan bulan depan (Maret 2013) sudah tuntas," ujarnya.

Fakultas Ilmu Pendidikan

Sekilas tentang Fakultas Ilmu Pendidikan

Keberadaan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) di Universitas Negeri Makassar tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya IKIP Ujung Pandang sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Semula IKIP Ujung Pandang sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dari Universitas Hasanuddin Makassar, yaitu berdasarkan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 30 Tahun 1961. Dalam FKIP ini terdapat beberapa jurusan, salah satunya adalah Jurusan Ilmu Pendidikan.               

Pada awalnya jurusan/program studi yang ada pada FIP meliputi jurusan Pendidikan umum yang kemudian berganti nama Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP), Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Jurusan Administrasi PEndidikan (AP), dan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan yang kemudian berganti pada tahun 1985 didirikan Program Pendidikan Luar Biasa (PLB), tahun 1990 berdiri program D-II PGSD, tahun 1997 berdiri program D-II PGTK. Tahun 1999 berdiri program psikologi. Jadi sampai saat ini ada lima jurusan dan delapan program studi dalam lingkungan FIP. Namun pada tahun 2002 Program Psikologi yang sudah menjadi Jurusan Psikologi memisahkan diri dari FIP dan langsung dibina oleh Rektor UNM.

Masyarakat Kecam Demo Anarkis

Ditulis Oleh Akbar on December 11th, 2012 Rating 9.0 —Outstanding

Dampak Kemacetan

MAKASSAR,UPEKS—Memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia dan Hak Asasi Manusia (HAM), berbagai elemen mahasiswa demo di Makassar, Senin (10/12). Aksi selain berlangsung di halaman kampus masing-masing, mereka juga demo diberbagai ruas jalan di kota ini. Demo tersebut mendapat kecaman dari berbagai elemen, termasuk sejumlah daeng becak, tukang ojek dan sopir angkutan kota. Mereka mengeluh, karena penghasilan anjlok akibat demo mahasiswa yang memacetkan jalan. Selanjutnya, tak sedikit dari yang terganggu penghasilannya itu menghawatirkan, jika aksi penutupan jalan terus dilakukan, akan memancing kemarahan warga pada mahasiswa.

Pemantauan Upeks, kemacetan terutama terjadi di sepanjang Jl Pettarani, Jl Sultan Alauddin, Jl Urip Sumiharjo, Bawakaraeng, Andi Tonro, Perintis Kemerdekaan Jl Dg Sirua. Lokasi kemacetan lainnya, Jl Adhyaksa, Batua Raya, Rappocini Raya, Toddopuli Raya Timur dan berbagai ruas jalan lainnya. Kemacetan timbul, karena para demonstran menutup sebagian badan jalan. Selain membakar ban, mereka juga menahan berbagai jenis kendaraan lalu memalang di tengah jalan. Untuk meminimalkan kemacetan, petugas kepolisian berupaya nego dengan demonstran. Targetnya, agar jalan sebagai akses umum dapat dibuka lebar.

Sayang sekali, upaya itu tak membuahkan hasil yang maksimal. Kemacetan tetap tak terelakkan. Terganggunya akses jalan itu nyaris saja memancing kemarahan warga pada demonstran. Diluar dugaan, menjelang magrib, terjadi bentrok antara pengunjukrasa dengan petugas kepolisian di depan Kantor Gubernur dan depan kantor Kejati Sulsel. Berharap situasi dapat mereda, petugas kepolisian berkali-kali melepaskan gas air mata. Diluar dugaan, tak lama berselang, sejumlah busur beterbangan ke udara. Kemacetan yang terjadi berjam-jam itu, mengakibatkan banyak warga, termasuk anak sekolah berjalan kaki, karena angkutan umum tak ditemukan.

Itu terjadi, karena kepolisian mengalihkan angkot agar tak melintas di Jl urip Sumoharjo, mulai depan PLTD Tello hingga Fly Over. Kasubag Humas Polrestabes Makassar, Kompol Mantasiah menjelaskan, pengalihan arus terpaksa dilakukan, untuk mengantisipasi jangan sampai warga kena lemparan batu. Usai magrib kemarin, santer beberapa mahasiswa dan kepolisian cedera akibat bentrok di lapangan. Meski demikian, data akuratnya belum diperoleh. Beberapa hari sebelumnya, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Endy Sutendi menyerukan agar mahasiswa demo dengan tertib. ”Silahkan demo, dan polisi sangat mendukung bahkan akan mengawal ejak start menuju lokasi tujuan hingga kembali ke kampus. Hanya saja, tolong akses jalan umum jangan diganggu,” pesan Endy Sutendi. (Mg07-Mg18/arf).